POTO KLIK – Aripin, selaku Ketua DPRD Luwu Timur, telah mendengarkan dengan seksama aspirasi yang masuk dari berbagai pihak, khususnya terkait dengan situasi di Blok Tanah Malea. Dalam perannya sebagai perwakilan masyarakat, Aripin secara pribadi mendorong semua pihak terlibat untuk duduk bersama demi menemukan solusi terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak.
Dalam upaya mendukung harmonisasi antara PT Vale, perusahaan tambang terkemuka, dan komunitas petani lada di Blok Tanah Malea, Aripin sebagai pembawa aspirasi rakyat, mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.
DPRD Luwu Timur telah bergerak cepat dengan memfasilitasi permintaan dari Aliansi Petani Lada Loeha Raya untuk menolak tambang. Permintaan ini akan diajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak.
“Selaku pimpinan Ketua DPRD Luwu Timur serta anggota DPRD Luwu Timur juga meminta kepada manajemen PT Vale untuk menyediakan informasi terkait kontrak karya dan rencana kerja di Blok Tanah Malea. Hal ini dianggap penting guna memahami dengan lebih baik rencana operasional perusahaan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat,” kata Aripin, Rabu 30 Agustus 2023.
Dalam konteks ini, Aripin mendorong manajemen PT Vale untuk merancang konsep kerjasama yang berkelanjutan dengan petani lada di wilayah tersebut. Aspek penting yang harus diperhatikan termasuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, DPRD Luwu Timur turut menghimbau agar PT Vale tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap pekerja lokal yang beroperasi di Blok Tanah Malea. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal.
“Dalam upaya memastikan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan PT PJU dan SSU yang dirumahkan, DPRD meminta agar PT Vale berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Tujuannya adalah untuk memastikan situasi yang aman dan kondusif bagi para pekerja yang terkena dampak,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari transparansi dan partisipasi aktif, DPRD juga mendorong PT Vale untuk terus melakukan sosialisasi terkait rencana kerja di Blok Tanah Malea kepada seluruh masyarakat petani lada di wilayah tersebut.
Sebagai informasi tambahan, DPRD Luwu Timur telah melakukan tiga kali rapat dengar pendapat (RDP) sesuai dengan permintaan yang masuk. Pertama dari Aliansi Petani Lada Loeha Raya, kedua dari manajemen PT Vale, dan ketiga dari para karyawan yang dirumahkan.
DPRD Luwu Timur berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam situasi di Blok Tanah Malea. Keharmonisan antara industri dan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama demi pembangunan yang berkelanjutan.***
Komentar