POTO KLIK – Pakar Hukum Pidana Prof Heri Tahir berharap tidak ada pihak yang bermain-main pada proyek pembangunan jembatan senilai Rp3,5 miliar di Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
“Semoga saja tidak banyak pihak yang bermain- main dengan proyek ini,” kata Prof Heri, Jumat, 26 Mei 2023.
Proyek mangkrak, kata Prof Heri memang lazimnya menjadi indikasi bahwa terdapat kerugian negara di dalamnya. Maka dari itu aparat penegak hukum setidaknya meminta hasil audit terkait ada tidaknya kerugian yang ditimbulkan.
“Untuk itu, penyidik Polri atau Kejaksaan yang menangani kasus tersebut tentunya meminta hasil audit terlebih dahulu ke BPK tentang ada tidaknya kerugian negara berikut berapa besaran kerugian negara tersebut,” kata dia.
Lebih lanjut, mestinya harus ada kejelasan tentang progres dari pihak penyidik dalam hal ini Kejati. Apakah dalam tahap menunggu audit BPK atau tidak.
“Tentunya kita berharap proyek tersebut cepat dilanjutkan karena berkenaan dengan hajat orang banyak. Tetapi entahlah mungkin banyak hal yang harus disikapi yang kita juga tidak tahu,” ujarnya.
Sekedar diketahui, proyek pembangunan jembatan yang berada di Desa Matano mangkrak dalam progres pengerjaannya hanya terdapat tiga tiang pancang yang selesai ditancapkan.
Dimana dari informasi yang dihimpun dari masyarakat Matano, jembatan tersebut mulai dikerjakan pada bulan April 2020 lalu, dan batas pengerjaannya hingga Agustus 2020. Pengerjaan jembatan tersebut menyerap anggaran sebesar Rp 3,5 Milyar dan panjang jembatan tersebut enam menet dan lebar tiga meter.
Sebelumnya, Soal Jembatan Mangkrak di Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa temuan dari penegak hukum.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, Irawan Dermayasamin, Selasa (23/05/23).
“Kemarin itu ada admistrasi putus kontrak, dan ada beberapa temuan juga. Jadi itu dulu yang harus kami selesaikan. Baru bisa dilanjutkan,” kata Irawan
Menurut Irawan, untuk paket jembatan tahun 2020 ini belum dapat dilanjutkan. Hal itu disebabkan karena terkendala administrasi yang menyebabkan putus kontrak antara Pemprov Sulsel dengan kontraktor.
Pihaknya juga mengaku tidak dapat melanjutkan pengerjaan tersebut sebelum permasalahan terkait temuan sebelumnya diselesaikan. Namun, pihaknya mengklaim proyek tersebut telah menjadi perhatian.
“Kami akan bahas untuk penyiapan anggaran tahun selanjutnya. Cuman untuk 2023 ini belum ada. Kami benahi dulu temuan-temuannya,” pungkasnya. ***
Komentar