Bupati Luwu Timur Minta Dinas Pertanian Memberikan Bantuan Alsintan Secara Adil

POTO KLIK – Bupati Luwu Timur, Budiman, mengeluarkan seruan keras agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berlaku adil dalam memberikan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Budiman dalam acara penyerahan bantuan Alsintan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur pada Senin (23/10/2023).

Sebanyak 27 unit Alsintan senilai hampir Satu Miliar diserahkan kepada 27 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), meliputi 27 hand traktor dan 220 unit hand sprayer. Namun, Budiman menegaskan bahwa distribusi bantuan ini harus dilakukan secara adil tanpa adanya dominasi kelompok tani tertentu.

“Saya harap tidak ada kelompok tani yang dominan dan selalu mendapatkan bantuan. Kita harus menghindari situasi di mana bantuan Alsintan hanya diberikan kepada kelompok yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau anggota DPRD,” tegas Budiman.

Budiman menyadari bahwa ketidakadilan dalam pemberian bantuan bisa menimbulkan ketegangan dan kecemburuan di antara para petani. Dia menekankan bahwa bantuan Alsintan harus disalurkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan pertimbangan politik.

“Saya berharap bantuan ini diberikan dengan adil dan merata kepada setiap kelompok tani. Sebelum bantuan ini diserahkan, saya meminta agar Alsintan ini diuji terlebih dahulu untuk memastikan kondisinya,” tambahnya.

Budiman memerintahkan agar setiap mesin Alsintan dites dan diperiksa oleh ketua kelompok tani bersangkutan sebelum dibawa ke lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kelompok tani mendapatkan peralatan yang berfungsi dengan baik.

“Langkah-langkah ini diambil untuk kepentingan kita bersama. Saya mengerti bahwa tahun ini merupakan tahun politik, dan kita tidak ingin ada kontroversi terkait pendistribusian bantuan ini,” ujarnya sambil mengingatkan pentingnya keberlanjutan program tanpa adanya gangguan politik di dalamnya.***