POTO KLIK – Politik kutu loncat bukan harapan bagi Masyarakat. Hampir semua partai politik di Indonesia melakukan seperti itu, oleh karena undang-undang pemilu (sistem) pemilu yang membuat partai politik tidak lagi melakukan sistem pengkaderan tapi yang dia lakukakan adalah begaimana memperbanyak simpatisan partai melalui penggalangan massa sehingga bukan lagi menjadi partai kader tapi yang ada adalah partai massa.
Sehingga dalam kepengurusan partai sistem yang diterapkan adalah bagaimana upaya menghasilkan massa yang sebanyak-banyaknya dengan strategi penggalangan, bukan lagi menggalang simpatisan untuk diseleksi menjadi kader dalam kepengurusan.
Partai Politik sekarang berusaha mencari figur pemimpin yang berasal dari kalangan konglomerat, orang kaya yang bisa membiayai partai sekaligus membiayai dirinya untuk lolos dalam pemilu, baik itu pilkada maupun pemilu legislatif.
Hal inilah yang membuat banyak pemimpin kutu loncat, bukan karena kekaderannya bisa menjadi pemimpin tapi karena kekuatan finansialnya.
Sehingga harapan bangsa kita tidak terwujud sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan rakyat adil dan makmur, itu sangat jauh.
Apalagi, dalam rekruitmen jabatan dalam pelaksanaan pemerintahan di otonomi daerah yang sekarang ini berjalan, sangat tidak mendidik bangsa oleh karena pola rekruitmen tidak berdasarkan merit sistem, tidak lagi berdasarkan latar belakang pendidikan dan spesialis kerja serta pengalaman yang dimiliki oleh Personil aparat, yang ada adalah menempatkan pejabat sesuai janji-janjinya pada saat pemimpin tersebut mencari simpatisan (suara) pada saat kampanye agar bisa lolos.
Seyogyanyalah partai politik merekrut kader untuk didoktrin dengan memperhatikan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercelah.
Selama sistem pemilu terbuka seperti ini rakyat tidak bisa berdaya, oleh karena sistem pemilu terbuka di negara berkembang pasti tidak berkualitas, tidak menghasil kan pemimpin yang lebih baik cerdas, jujur adil dan bermartabat. Oleh karena undang-undang memberi celah untuk bermain uang dalam proses demokrasi.
Saat sekarang ini negara memberikan peluang para kapital untuk melakukan politik uang, ataukah dengan cara meliberalisasi masyarakat agar mau menerima uang sogokan.
Pemerintah/ negara sudah menciptakan kapital yang oligarkhi. Oleh karena itu kita harapkan ada perubahan sistem yang lebih baik kedepan. ***
Oleh: Syahiruddin Syah Univ. Andi Djemma Palopo
