POTO KLIK – Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H Bahri Suli, dengan bangga menerima Sertifikat Aset Daerah dalam sebuah upacara puncak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) yang juga merayakan HUT Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-63. Upacara ini digelar di Lapangan Merdeka Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pada hari Senin, 25 September 2023.
Dalam tema perayaan yang mengusung tema “Kinerja dan Kolaborasi Menuju Indonesia Maju,” upacara Hantaru ini dihadiri oleh para pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluruh Sulawesi Selatan, serta sejumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari wilayah Sulawesi Selatan.
Selama peringatan upacara Hantaru, Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, juga memberikan Sertifikat Tanah kepada berbagai Instansi, termasuk Sertifikat Tanah atas pembebasan atau keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Luwu Timur, yang diterima oleh Anggota KPUD Luwu Timur, Ilhamuddin Al Qadri.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, bertindak sebagai Inspektur upacara dan membacakan sambutan seragam Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.
Dalam sambutannya, Dr. Bahtiar Baharuddin mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sekitar 107 juta bidang tanah dari target sebanyak 126 juta bidang. Pihaknya berharap bahwa pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar.
“Melalui program PTSL saat ini, terdapat 10 kabupaten/kota yang telah dinyatakan lengkap. Dalam menyukseskan PTSL, saya mengajak para kepala daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali,” kata Dr. Bahtiar Baharuddin saat membacakan sambutan tertulis Menteri ATR/BPN.
Setelah mengikuti upacara peringatan Hantaru, Sekretaris Daerah Luwu Timur menyampaikan ucapan Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang ke-63 atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPN atas upaya dan komitmennya dalam program legalisasi aset daerah.
Sekda H Bahri Suli menilai bahwa upaya legalisasi aset daerah merupakan prioritas pemerintah daerah yang harus dilakukan karena sertifikasi aset daerah merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Terimakasih atas komitmen BPN dalam program legalisasi aset daerah. Kami berharap nantinya semakin banyak aset daerah yang tersertifikasi,” ucapnya dengan penuh harapkan.***
