POTO KLIK – Kelurahan Malili, bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoprinum) Kabupaten Luwu Timur, telah mengadakan inspeksi mendadak (sidak) pada sejumlah agen dan Pangkalan Gas Elpiji di wilayah Kelurahan Malili pada Jumat, tanggal 01 September 2023.
Lurah Malili, Rhisma Oktaviany, yang didampingi oleh perwakilan dari Disdagkoprinum Kabupaten Luwu Timur, menjelaskan bahwa tujuan utama dari sidak ini adalah untuk mengidentifikasi serta menindaklanjuti kasus pelanggaran dalam penjualan tabung gas elpiji 3 kg yang terjadi di wilayah Kelurahan Malili, sebagai tanggapan atas keluhan yang telah disampaikan oleh warga.
“Kami telah melakukan sidak pada 21 pangkalan LPG yang beroperasi di wilayah Kelurahan Malili ini sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait lonjakan harga tabung gas elpiji 3 kg yang mencapai kisaran Rp. 25.000 hingga Rp. 35.000 per tabung, sedangkan harga resmi yang ditetapkan adalah Rp. 20.000 per tabung,” jelas Rhisma Oktaviany.
Dalam konteks ini, Rhisma Oktaviany menambahkan bahwa sidak ini juga bertujuan untuk mengungkap penyebab kenaikan harga tabung gas elpiji 3 kg di kalangan masyarakat serta untuk mengambil tindakan terhadap agen pangkalan gas yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sementara itu, Dian Sipahu, Staf Bidang Perdagangan dari Disdagkoprinum Kabupaten Luwu Timur, terus memberikan pembinaan dan imbauan kepada para agen pangkalan gas agar menjual tabung gas sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 22 tahun 2021.
“Kami dari Disdagkoprinum Luwu Timur akan terus memberikan pembinaan dan mengingatkan para agen agar patuh terhadap aturan yang telah diatur dalam SK Bupati Nomor 22 tahun 2021. Apabila terjadi pelanggaran, tindakan tegas akan diambil dengan mencabut izin operasional agen pangkalan tersebut,” tegas Dian.
Sidak ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Kecamatan Malili, Satpol-PP, Babinsa Kelurahan Malili, Babinkamtibmas Kelurahan Malili, serta media lokal Luwu Timur untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan upaya penegakan hukum.***
